SEMBRAWUTNYA PSBB

Bagikan :

Oleh: Prama Widayat

PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) justru menjadi petaka dan semakin memperlihatkan kekacauan Negara dalam menangani permasalahan, kalau bisa dibilang bahwa Negara gagal karena dipimpin oleh presiden yang inkonsisten. Mereka membuat peraturan dan mereka yang melanggar, sementara pelanggaran yang mereka lakukan dianggap selesai ketika mereka meminta maaf, namun jika itu dilakukan oleh rakyat sipil maka hukum akan mencari mereka hingga lubang semut.

Tidak habis pikir apa yang ada dalam benak pemangku kebijakan negeri ini. Mereka pikir Negara ini milik nenek moyang mereka sendiri sehingga dengan leluasa berbuat dan bertindak sesuai dengan nafsu kekuasaan dan menindas siapapun yang mencoba untuk menghalangi, lebih tepatnya otoriter dibungkus demokrasi.

Konser BPIP

Masyarakat dibuat geleng-geleng kepala melihat tingkah laku pemimpin negeri ini. Di tengah wabah corona di mana setiap masyarakat diimbau untuk stay at home dan menjaga jarak ketika keluar rumah, jika tidak penting maka jangan pergi keluar rumah. Namun di sisi lain secara terbuka Pemerintah justru mengadakan konser amal yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) serta didukung oleh MPR dan Presiden Jokowi.

Ini adalah bentuk kacaunya pola pikir seorang pemimpin negeri ini, tidak menggunakan akal sehat dalam membuat sebuah kebijakan. Umat Islam dilarang shalat di masjid, usaha-usaha kecil masyarakat mengalami penurunan pendapatan hingga 70 persen, karyawan di-PHK karena perusahaan merugi akibat PSBB sehingga untuk menyelamatkan keuangan perusahaan maka mau tidak mau dilakukan PHK, bantuan Rp600.000 per keluarga tidak jelas hingga sekarang karena data yang tidak beres, sementara pembuat kebijakan yang justru melanggar aturan tersebut.

Menyanyi di atas penderitaan rakyat adalah bentuk kezoliman yang tidak bisa dimaafkan, bukannya menyelesaikan masalah tetapi menambah penderitaan rakyat. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka negeri ini akan semakin hancur dimana rakyat semakin terpijak dan pejabat negara tertawa terbahak-bahak. Akhir-akhir ini ketua MPR Bamsoet meminta maaf karena tidak menjaga social distancing, apakah dengan minta maaf akan menyelesaikan masalah dan tidak ada hukuman untuk penyelenggara negara sementara rakyat sipil sangat garang kalian adili. Habib Bahar kalian pindahkan ke LP Nusakambangan dengan alasan melanggar PSBB, ini bukti hukum hanya milik kalian para penguasa dan tidak berlaku bagi warga sipil, kalau mau ditindak maka jangan tebang pilih.

Bandara Ramai

Menjadi viral akhi-akhir ini bahwa bandara kembali ramai berdesakan oleh para penumpang yang hendak bepergian kesana kemari dengan dalih mereka sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sementara bus-bus yang kalian cegat diperbatasan disuruh kembali kedaerah asal dengan alasan PSBB, lantas ini peraturan macam apa yang seenaknya saja jika diberlakukan. Apakah karena bisnis penerbangan ini dibelakangnya ada pengusaha yang diback up oleh negera, sehingga bisa leluasa dalam menjalankan bisnisnya.

Belum lagi TKA dari RRC terus berdatangan ke NKRI padahal rakyat sendiri dilarang bepergian, jangankan untuk keluar negeri, untuk keluar rumah saja dilarang dengan dalih PSBB. Luhut Binsar Panjaitan selalu terdepan dalam membela kedatangan TKA ini dengan alasan sudah dikarantina, kemudian beberapa kali beliau dikritik oleh Said Didu dan endingnya bisa ditebak karena Said Didu dilaporkan kepada polisi dan dengan cekatan pihak kepolisian langsung memeriksa Said Didu. Sebelumnya warga sipil yang mem-viralkan kedatangan TKA RRC ke NKRI juga diperiksa dengan UU ITE, Apakah dalam republik ini memang tidak boleh lagi mengkritik penyelenggara negara, pemangku kebijakan negeri mendapatkan hak khusus kebal hukum dan tidak boleh dikritik.

Bantuan Tidak Jelas

Bantuan yang diberikan Rp 600.000 per keluarga sebagai kompensasi yang diberikan negara kepada warga yang berdampak akibat covid-19, justru menimbulkan masalah di akar rumput karena data yang diajukan berbeda dengan data penerima yang diberikan dari pemerintah pusat. Ini bentuk buruknya manajemen negara, karena seharusnya negara menggunakan perangkatnya mulai tingkat RT hingga Desa atau Kelurahan untuk memvalidasi data dan setelah itu baru menurunkan bantuan, bukan sebaliknya menggunakan data dari pusat karena yang mengetahui data dibawah tentunya pejabat RT hingga Desa atau Kelurahan.

Bagaimana bantuan pendidikan bagi anak-anak yang keluarganya juga terkena dampak dari covid-19, dampak dari kebijakan PSBB ini karena usaha orang tuanya merosot hingga 70 persen atau bangkrut, kemudian orang tuanya yang di PHK, ini juga tidak jelas bantuan yang diberikan. Bantuan sewa rumah bagi keluarga yang berdampak juga mesti diperhatikan oleh negara, jangan asal membuat kebijakan PSBB.

Sembrawutnya PSBB  

Standar ganda dalam pemberian sangsi bagi yang melanggar PSBB jelas sangat terlihat nyata oleh masyarakat, jika yang melanggar PSBB adalah warga sipil maka hukum akan tajam tetapi jika yang melanggar adalah pejabat maka hukum menjadi tumpul. Termasuk juga transparansi anggaran PSBB setiap daerah, kita tidak mengetahui berapa anggaran yang digunakan dan kemana saja uang itu digunakan. Jangan-jangan hanya habis untuk membayar gaji petugas lapangan, batu seragam petugas dan administrasi, sementara PSBB itu sendiri tidak efektif.

Akhirnya muncul pertanyaan, PSBB itu sebenarnya apa, Pembodohan Skala Besar-Besaran, Pengelolaan Sembrawut Berskala Besar, Pembungkaman Skala Besar-Besaran, Penindasan Skala Besar-Besaran. Jangan salahkan rakyat jika muncul beragam dagelan atas PSBB karena pemimpin negeri ini juga tidak jelas, bukan mustahil akan muncul gelombang protes untuk presiden agar meletakkan jabatannya sebagaimana Soeharto pernah melakukannya.

Presiden harus introspeksi diri, jangan menggunakan kekuasaan untuk membungkam rakyat, karena tidak ada satupun pemimpin yang bertahan lama dengan membungkam kebebasan berpendapat, lambat laun gelombang kekecewaan akan terakumulasi menjadi Tsunami Politik yang akan menggulung siapapun dihadapannya. Hentikan segala kekacauman ini, sebelum negeri ini menjadi korban oleh segelintir kelompok untuk memperkaya diri melalui kekuasaan.**

Prama Widayat adalah aktivis alumni HMI dan juga akademisi di Pekanbaru.

**Tulisan ini berupa opini penulis dan merupakan tanggungjawab penulis.

Print Friendly, PDF & Email