Presiden Jokowi bersama Ketua DPR Puan Maharani serta sejumlah pemred dan pejabat meninjau Kawasan IKN, di Penajam Paser Utara, Kaltim, Rabu (22/06/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis bahwa pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan lini masa yang telah direncanakan. Optimisme Presiden berdasarkan pengalaman pemerintah membangun sejumlah infrastruktur, antara lain Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang memiliki cukup banyak tantangan.
“Bandara di Kulon Progo sebesar itu saja (selesai) 18 bulan, satu setengah tahun. Padahal tantangannya banyak. Interiornya sulit, kemudian ceiling-nya juga tinggi banget, itu bisa diselesaikan,” ujar Presiden saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (22/06/2022).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambah optimisme tersebut dan mengatakan bahwa pembangunan di KIPP bisa dimulai Agustus 2022.
“Di sini Agustus kita sudah mulai, Pak, siap,” tegas Menteri PUPR.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa di titik Presiden meninjau nantinya akan dibangun Istana Kepresidenan. Ia juga menjelaskan kepada Presiden Jokowi bahwa saat ini pihaknya akan segera memulai pelaksanaan pembangunan kawasan IKN secara bertahap, terutama dalam rentang waktu 2022-2024.
“Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan kami akan membangun land development beberapa kawasan untuk pengembangan Istana, untuk pengembangan kantor-kantor dan sebagainya, didukung oleh air bersih, sanitasi, drainase, dan lain-lain,” kata Danis.
Sebagai pendukung, juga akan dibangun akses jalan tol ke arah IKN.
“Kemudian di luar kawasan IKN, kami akan memulai pembangunan jalan tol ke arah IKN. Itu pada intinya. Insyaallah mulai bulan Agustus pembangunan IKN akan dimulai,” ujar Danis.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. (BPMI SETPRES/UN)
