Di DPR, Nadiem Jelaskan soal Bayar SPP Pakai GoPay
CAKRAWALATODAY.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengaku jengkel karena dituding konflik kepentingan (conflict of interest) terkait bayar SPP menggunakan GoPay. Nadiem menegaskan hal itu tak ada hubungannya dengan Kemdikbud.
Penegasan tersebut disampaikan Nadiem dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Nadiem awalnya menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya.
“Nomor satu adalah NKRI, nomor dua adalah Pancasila, dan nomor tiga adalah integritas. Itu adalah suatu hal yang selalu… saya nggak pernah meragukan diri saya, dan orang-orang tak pernah melakukan integritas saya,” kata Nadiem di depan anggota Komisi X yang hadir dalam rapat.
“Makanya, kalau ada komen-komen seperti itu saya ekstra jengkel, karena itu merupakan satu hal yang saya sangat bangga dengan diri saya untuk bisa menjaga integritas,” tambahnya.
Nadiem menjelaskan, pembayaran SPP memakai GoPay merupakan inovasi digitalisasi keuangan. Dia menegaskan bahwa hal tersebur bukanlah kebijakan Kemdikbud.
“Tidak akan pernah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya ulang lagi, tidak akan pernah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama menterinya sendiri melakukan apapun yang melanggar conflict of interest, yang menciptakan conflict of interest yaitu perbenturan kepentingan,” sebut Nadiem.
Nadiem juga menekankan bahwa dia telah melepaskan seluruh tanggung jawabnya sebagai CEO Gojek. Dia malah balik mempertanyakan soal dugaan konflik kepentingan antara dia dengan Gojek.
“Bayangkan kalau misalnya anggota-anggota di Komisi X itu kalau menggunakan GoFood, itu artinya ada konflik kepentingan dengan saya,” ucap Nadiem.
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira meminta Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan kepada publik soal sejumlah sekolah sudah bisa bayar SPP pakai GoBills. Dia berbicara soal latar belakang Nadiem.
“Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut? Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik,” kata Andreas dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2/2020).**
Sumber: Detikcom
