Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 17 Januari 2023

Redaksi 17/01/2023

0 0 12 minutes read

Sambutan Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, 17 Januari 2023

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati para menko, para menteri;
Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia;
Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN;
Yang saya hormati para kepala lembaga pemerintahan non kementerian:
Yang saya hormati para gubernur, bupati, walikota, para ketua DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota;
Yang saya hormati Ketua MRP dan MRPB, serta Ketua DPRP dan DPRPB;
Yang saya hormati Wali Nanggroe;
Yang saya hormati para pangdam, beserta danrem dan dandim;
Yang saya hormati para kapolda dan para kapolres;
Yang saya hormati para kejati dan para kejari;
Yang saya hormati seluruh kepala BPS yang hadir, serta kepala BPKP;
Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia yang tidak bisa sebutkan satu persatu.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita dalam menangani pandemi, alhamdulillah pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik. Dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik, ini berkat kerja keras kita semuanya.

Kita ingat saat pandemi, kita pontang-panting mencari yang namanya APD, pontang-panting mencari yang namanya masker, pontang-panting mencari yang namanya vaksin, terakhir pontang-panting saat Delta mencari oksigen, sangat mencekam saat itu. Tapi sekali lagi, berkat kerja keras kita semuanya, kita mampu mengendalikan COVID-19.

Dan, yang sudah kita suntikkan kepada seluruh rakyat kita, sampai hari ini sudah 448 juta suntikan vaksin. Ini jumlah, bayangkan menyuntik 448 juta suntikan bukan barang yang gampang. Tapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan COVID-19 dengan baik. Tanyakan di negara lain, ada enggak penanganan setotal kita. Kita ini betul-betul total football saat itu, pontang-panting semuanya lari kesana kemari karena kita memang ingin COVID-19 bisa kita selesaikan.

Tapi untuk ekonomi, meskipun kita berada pada posisi yang baik yang sangat baik, alhamdulillah perkiraan kita year on year di 2022 kira-kira mungkin 52 atau 53 5,2 atau 5,3. Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena di kuartal III kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain.

Tapi meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global, hati-hati. Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya, mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu, harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan.

Tahun diawali, di tahun 2023 ini, Managing Director dari IMF menyampaikan, ini untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati. Tahun 2023, Kristalina Georgieva, mengatakan sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan, untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Hati-hati. Sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara, kurang lebih. Dan guncangan ekonomi karena pandemi, karena perang, ini sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasiennya IMF.

Kita ingat tahun ‘97-’98, Indonesia menjadi pasiennya IMF, ambruk ekonomi dan ambruk politiknya. Ini 47 negara dan yang lain masih mengantre di depan pintunya IMF. Sehingga kita harus memiliki, sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini, situasi global masih sangat tidak mudah. Dan, sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi, ini momok semua negara. Dan, patut juga kita syukuri, inflasi kita terakhir di angka 5,5 persen. Ini patut kita syukuri, berkat kerja keras kita semuanya. Coba dilihat di negara-negara lain, bahkan sudah ada yang sampai ke 92 persen, di Uni Eropa berada di angka 9,2 persen. Ini sebuah angka yang tinggi sekali.

Sehingga saya minta, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan, sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Sehingga, bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan.

Hati-hati, dengan yang namanya kenaikan beras. Kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu, apa yang naik di lapangan. Beras. Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini, karena di lapangan 79 daerah, beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan.

Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai, sudah enggak musim lagi sekarang ini, yang namanya bawahan ABS [asal bapak senang], “Baik, Pak. Tidak ada yang naik, Pak. Harga stabil, Pak.” Saya cek langsung ke lapangan. Jadi, BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah.

Juga, hati-hati mengenai tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah maupun pemda, hati-hati. Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM, hati-hati. Kalau urusan listrik itu urusan kita, urusan BBM urusan kita. Tapi yang daerah yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada.

Yang kedua, yang berkaitan dengan inflasi tadi, maaf yang berkaitan dengan inflasi tadi, saya melihat sekarang ini dari Kemendagri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data. Dan, apa yang harus dilakukan saya kira saya sudah tidak ingin mengulang lagi pada pagi hari ini, karena semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani, misalnya tomat mahal, perintahkan tanam tomat. Cabe mahal, perintahkan tanam cabe. Saya enggak usah mengulang.

Yang kedua, yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem. Saya kira data siapa yang miskin ekstrem ini di daerah sudah ada semuanya, dan sampai di desa sudah punya semuanya. Tolong kepala daerah cek ini. Dan, ada 14 provinsi masih di atas nasional, padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0 persen, ini target yang tidak mudah. Di 2022, masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan.

Yang ketiga, yang berkaitan dengan stunting. Hati-hati masalah ini. Kita memiliki bonus demografi dan puncaknya nanti berada di tahun 2030-2035. Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati. Bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara, sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Di tahun 2014, kita masih 37 persen. Tahun 2021, sudah berada di angka 24. Saya kira di 2022 ini berada di angka 21 kira-kira, sudah turun memang drastis. Tetapi target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen, bukan hal yang mudah. Tetapi sekali lagi, kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada.

Hati-hati untuk stunting, 23 persen penyumbang stunting itu adalah masalah bayi yang belum lahir, artinya masih dalam kandungan. Itu kontribusinya 23 persen besar sekali. Sehingga perlu saya ingatkan kepada kepala daerah, agar dinas, agar BKKBN mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil, dicek apakah anemia atau tidak. Dicek benar, karena kunci ada di situ. Setelah lahir sampai 23 bulan, dua tahun, ini 37 persen penyumbang stunting itu setelah lahir. Ini lebih sulit penyelesaiannya.

Dan juga, perlu saya ingatkan pada saat intervensi, masa kritis intervensi, jangan diberikan makanan yang namanya ultra proses; biskuit, bubur instan. Hati-hati ini banyak dilakukan, ini keliru loh. Beri yang namanya protein-protein hewani yang tinggi zat besinya, bisa itu. Saya kira, semua juga tahu. Saya sebenarnya enggak mau ngomong lagi hanya mengulang aja: hati ayam, telur, teri nasi. Ini kita harus mengerti. Kalau enggak mengerti, bagaimana bisa mengintervensi. Sekali lagi, makanan alami itu akan semakin baik.

Ingatkan sekali lagi, kepada puskesmas, kepada posyandu, agar aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita. Ingatkan mengenai anemia, ini harus dicek berarti. Ingatkan mengenai ASI eksklusif selama enam bulan dan yang paling penting juga untuk memonitor yang ada di lapangan, karena setiap ibu itu memiliki, harus diintervensi dengan cara-cara yang berbeda. Yang namanya teknologi itu penting, platform aplikasi itu sangat penting untuk memonitor mereka pada kondisi seperti apa, sehingga saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang, yang memanfaatkan platform teknologi dalam memonitor stunting. Dan, nanti saya sudah memerintahkan untuk menyampaikan apa sih, platformnya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Yang lain tinggal tiru saja, copy saja. Juga, saya kemarin ke lapangan melihat di Kabupaten Kampar, stunting bisa turun, tadi di Sumedang, dari 32 persen tiga tahun yang lalu, tahun 2022 sudah turun menjadi 7 persen. Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini titipkan 100 anak titipkan, 200 anak titipan, 50 anak titipkan, itu juga berhasil menurunkan dari 27 ke angka kurang lebih 8 persen, ini juga penurunan yang sangat drastis sekali.

Selanjutnya, berkaitan dengan investasi. Investasi. Ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Hati-hati yang namanya investasi itu sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci, ekspor menjadi kunci, kita semuanya harus tahu mengenai ini. Sehingga terus saya sampaikan, agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan.

Hati-hati ada dua masalah besar yang kita hadapi di daerah, yang pertama, mengenai tata ruang. Tata ruang menjadi problem besar investasi kita. Kalo sekarang namanya Kesesuaian… [Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang], KKPR ini mengenai tata ruang, ini menjadi problem bagi separuh daerah. Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya. Sehingga saya minta, di sini ada ketua DPRD agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini. Yang kedua, urusan investasi ini adalah masalah, kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG Persetujuan Bangunan Gedung. Namanya juga gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu dua kata itu cukuplah, izin gedung gitulah. Dulu IMB, izin mendirikan bangunan. Ini ganti Persetujuan Bangunan Gedung, izin gedung gitu saja sudah rampung. Yang paling penting kan bukan namanya, tapi penyelesaian yang cepat gitu.

Dua hal ini yang masih menjadi problem besar kita, yang harus kita selesaikan dengan kecepatan. Keluhan di ranking pertama dan ranking kedua, dua hal tadi. Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera selesaikan yang belum, jangan ditunda-tunda. Karena kita tahu investasi yang ada di negara kita saat ini sudah 53 persen itu berada di luar Jawa, ini bagus sekali, pemerataan terjadi. Karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa, sehingga investasi itu menuju ke luar Jawa sangat bagus untuk pemerataan kita. Jadi di tahun 2022, 53 persen investasi sudah berada di luar Jawa. Dari target Rp1.200 triliun investasi kita 2022 tercapai, yaitu Rp1.270 triliun di 2022 ini juga sangat bagus, karena bisa menciptakan lapangan kerja 1,3 juta, 1,3 juta. Sehingga sekali lagi, investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita.

Yang kelima, yang berkaitan dengan birokrasi APBD dan TKDN. Kita tahu jumlah ASN kita itu 4,2 juta nonASN-nya 2,3 juta, ini sebuah jumlah yang sangat besar dan sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya ada semuanya sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. Saya ulang, investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. Nanti saya juga minta pada Menpan RB untuk juga diberikan kepada Polri, TNI, dan Kejaksaan, biar semuanya memiliki KPI yang jelas.

Jadi, pastikan bahwa APBD itu dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, baik langsung maupun lewat e-Katalog. Jadi saya ingatkan, pentingnya e-Katalog bagi seluruh daerah. Kita tahu realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN maupun APBD ini masih 61 persen, 61 persen. Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen. Dan juga perlu saya sampaikan, APBD terakhir yang ada di bank, akhir tahun 2022 berada di angka Rp123 triliun, ini jangan ditepuktangani. Sekarang saya lihat, harian itu kita lihat, ini uangnya provinsi ada berapa, uangnya kabupaten ada berapa, uangnya kota ada berapa. Yang paling banyak di provinsi mana, yang paling banyak di kota mana, yang paling banyak di kabupaten mana, kelihatan semuanya sekarang ini masih Rp123 triliun.

Sehingga, saya mengajak seluruh pemerintah daerah yang terutama, ini yang PAD-nya besar, yang dana bagi hasilnya besar, artinya yang pajak parkir, pajak restoran, pajak hotelnya besar. Ini mulai saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun-tahun berjalan. Jangan sampai menjadi SILPA, jangan sampai menjadi SILPA.

Oleh sebab itu, pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan, untuk membangun, untuk membuat yang namanya dana abadi. Kalau pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund, daerah juga bisa seperti itu. Masukkan yang memiliki DPA besar, yang memiliki PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi. Sudah ada dalam undang-undang maupun PP hubungan keuangan pusat dan daerah. Kalau di pusat sekarang ini, untuk dana pendidikan, untuk dana abadi pendidikan sampai 2022 kemarin terkumpul Rp124 triliun, ditambah tahun ini, saya kira akan menjadi Rp144 triliun. Daerah juga bisa melakukan yang sama dan itu kalau menjadi dana abadi bisa diinvestasikan, ikut investasi di INA (Indonesia Investment Authority). Ini juga sovereign wealth fund kita, INA. Jadi kalo INA mau beli jalan tol, INA mau beli pelabuhan, INA mau beli airport, dana abadi itu bisa dimasukkan ke sana, dengan return yang jauh lebih tinggi.

Yang terakhir, yang berkaitan dengan tata kota. Saya perlu ingatkan, bahwa kita ini memiliki 514 kabupaten dan kota. Dan, sekarang provinsi juga sudah tambah. Jari total sudah berapa provinsi, Pak? 38 provinsi. Hati-hati yang namanya tata kota, seluruh kabupaten dan kota itu harus mulai mendesain kotanya dengan baik. Sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi, maksimalkan potensi daerah yang ada, buat masterplan-nya yang betul-betul memiliki visi ke depan.

Jangan semua kota dan kabupaten kita ini sama semuanya, namanya memiliki brand yang hampir mirip-mirip: ada Beriman, ada Berhiber, Berseri, ada ber- apa lagi? Ber- ber- ber- semuanya. Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing bisa, misalnya kota pisang, kenapa tidak? Bisa kota ikan, kenapa tidak? Bisa kota musik, kenapa tidak? Bisa kota mebel, kenapa tidak? Tapi konsisten. Kalau sudah kota pisang berarti menanam pisangnya harus lebih banyak di kota itu, kemudian menyiapkan industri untuk pascapanen pisang, siapkan di kota itu. Sehingga, brand kota itu akan kelihatan.

Coba kita lihat di Davao, Filipina, itu kota pisang. Di semua tempat adanya hanya pisang, industrinya pisang, tarian pisang, semuanya pisang saja, sehingga kalau orang mikir Davao, pisang.

Di High Point, di North Caronlina di Amerika ada yang namanya High Point, itu setiap tahun mengadakan pameran mebel terbesar di dunia. Semua orang mebel tahu kapan kita harus pergi ke High Point, di semua sudut kota isinya hanya mebel. Kenapa Jepara tidak melakukan hal yang sama? Mem-branding kotanya, tetapi konsisten membangun semua potensi yang dimiliki kota itu.

Pisang, Lampung itu bisa pisang, kota pisang atau kota nanas. Ikan, kita memiliki kekuatan ikan. Kalau di Jepang ada Tsukiji, fish market yang betul-betul sangat terkenal, semua orang tahu. Kenapa di Ambon, di Maluku Utara, tidak ada yang menyiapkan branding ini? Kita ini memiliki banyak, sehingga perlu yang namanya masterplan disiapkan. Di Minneapolis, di Minnesota di Amerika juga sama, satu kota bisa hidup hanya dari lapangan golf, ada 37 lapangan golf di situ. Orang ke situ hanya golf, golf, golf, private jet ke situ hanya golf, enggak ada yang lain. Kenapa di kita tidak berani ada yang mulai membangun ini? Murah modalnya, hanya cari rumput saja sudah. Pasang rumput. Kita harus sudah mulai berpikir ke arah itu, jangan semua kota sama.

Yang terakhir, masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024. Saya minta betul-betul Saudara-Saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas. Dan, perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian, baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini? Betul-betul harus memiliki tahun ini, sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitifitas dan sering turun ke lapangan, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini.

Kemudian, ini mumpung ketemu bupati dan wali kota, mengenai kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi, ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam, harus mengerti ini, Kejari, Kejati.

Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati loh kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya satu, dua, tiga kota atau kabupaten tapi hati-hati mengenai ini, karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih loh kalau kita mendengar.

Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan, untuk gambaran sedikit saja, saya akan menayangkan Ibu Kota Nusantara. Ini untuk pemerataan, ini dibangun untuk pemerataan, bukan untuk yang lain-lainnya.

The post Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 17 Januari 2023 appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.