Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, 23 Juni 2022
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
Yang saya hormati Ketua Pimpinan dan anggota BPK RI,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta seluruh Kepala Lembaga yang hadir,
Hadirin undangan yang berbahagia.
Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Ketua dan seluruh Pimpinan BPK atas masukan dan dukungan yang selama ini diberikan terutama pada saat kita menghadapi pandemi selama dua tahun terakhir ini. Tantangan yang kini dan ke depan kita hadapi tidak semakin mudah. Kita masih dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian yang mengharuskan kita semua harus tetap waspada.
Situasi ekonomi dan politik global yang tengah bergejolak belum pulih dari dampak akibat pandemi COVID-19, kemudian kita dikejutkan lagi dengan perang di Ukraina sehingga mengganggu supply chains yang dampaknya ke mana-mana, dampak ekonominya ke mana-mana, memicu peningkatan inflasi di seluruh negara, di seluruh dunia. Ancaman krisis pangan dan juga ancaman krisis energi telah terjadi di semua negara.
Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama, memiliki perasaan yang sama, menyikapi, menyiapkan respons dan kebijakan yang tepat di semua tataran lembaga negara, di seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah.
Kita harus memaksimalkan kekuatan kita sendiri, terutama kekuatan belanja dalam negeri. Kita tahu di pusat ada Rp526 triliun, di daerah ada Rp535 triliun, plus kemudian di BUMN Rp420 triliun. Sebuah jumlah yang tidak sedikit yang jika dibelanjakan untuk barang-barang produksi dalam negeri, ini selalu berulang-ulang kali saya sampaikan, akan memberikan dampak yang signifikan, mempercepat upaya pemulihan yang kita lakukan.
Kita harus bekerja keras, bekerja terus untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dengan hilirisasi industri. Mulai dari sektor tambang sampai sektor pangan. Membangun industri pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau kalau bisa menjadi barang jadi. Menciptakan efek multiplier/efek berganda yang berlipat-lipat, bukan hanya pada nilainya tetapi juga kita harapkan pada penyerapan tenaga kerja untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya.
Untuk itu saya minta kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah memahami situasi ini, memiliki kepekaan yang sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Agar potensi yang kita miliki dapat kita manfaatkan dengan baik untuk mempercepat upaya-upaya pemulihan yang kita lakukan.
Hadirin yang saya hormati,
Pemerintah terus berupaya meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif. Terus bekerja melaksanakan program-program dengan memperhatikan tata kelola yang baik, tata kelola keuangan yang baik. Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program.
Alhamdulillah tahun 2021 tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPK, bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP). WTP ini merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat di 2021. Dan hasil laporan ini akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Pemerintah akan menindaklanjuti, tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua, temuan-temuan dari BPK semua kelemahan harus segera diperbaiki terutama terkait dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2021. Sehingga ke depannya dengan perbaikan-perbaikan maka tata kelola keuangan negara kita akan semakin baik lagi.
Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya.
Saya ingin menegaskan lagi kepada para Menteri, Kepala Lembaga maupun Kepala Daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selalu memberikan masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan serta yang semakin efektif dan terpercaya.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
