Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Kiprah Empat Penerjemah Setkab Sukseskan Gelaran GPDRR 2022

Empat orang penerjemah dari Sekretariat Kabinet (Setkab) turut berperan dalam suksesnya rangkaian Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau the 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, yang berlangsung mulai dari tanggal 23 hingga 28 Mei 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali.

Keempat orang penerjemah tersebut adalah Muhammad Ersan Pamungkas, Muhardi, Ridwan Ibadurrohman, dan Fairuzzamani Inayatillah. Mereka bertugas sebagai penerjemah tulis dan lisan, baik untuk pidato pembukaan, penyusunan nota kesepahaman atau MoU, maupun kegiatan lainnya dari para delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pejabat pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait pada GPDRR.

“Keterlibatan kami yang pasti menjadi juru bahasa (penerjemah lisan) dengan menerjemahkan pidato pembukaan dari pejabat PBB, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Muhamad Ersan Pamungkas, salah seorang Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) Setkab yang terlibat.

Lulusan Program Doktor Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (FIB UI) ini menceritakan, saat pembukaan GPDRR dirinya menjadi juru bahasa untuk pidato Deputi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Amina J. Mohammed. Penerjemahan lisan dilakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Selain itu, lanjut Ersan, ia bersama Ridwan Ibadurrohman juga mendampingi dan menjadi penerjemah lisan delegasi PBB saat melakukan kunjungan ke Command Centre, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Bali.

“Pada hari Senin (23/05/2022) lalu, pada kegiatan pra-GPDRR, Local Leaders Forum: Towards Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities, kami juga terlibat dalam penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Rabu (25/05/2022), kami berempat terlibat pada pertemuan tingkat menteri, juga bertugas untuk penerjemahan bahasa Indonesia-bahasa Inggris,” ujarnya.

Muhardi, penerjemah Setkab lainnya yang terlibat dalam GPDRR 2022, menilai keberadaan para penerjemah pemerintah baik pusat dan daerah dalam pertemuan tingkat global ini sangat penting untuk mendukung suksesnya kegiatan. Keterampilan dan kompetensi para PFP sangat dibutuhkan untuk mendukung komunikasi berbagai pihak terkait.

“Pada GPDRR kami mendukung kelancaran penerjemahan lisan untuk acara-acara pertemuan bilateral, field visit, dan ministerial roundtable meeting,” ujar peraih gelar master pada Program Linguistik Terapan Bahasa Inggris, Universitas Birmingham ini.

Muhardi pun menekankan, selain kemampuan bahasa, penguasaan substansi juga menjadi hal yang penting dalam menjalankan tugas sebagai penerjemah.

“Ada tantangan tersendiri juga, karena bertugas sebagai penerjemah di kegiatan internasional sehingga harus menguasai substansi. Jadi, selain kemampuan berbahasa, saya harus mencari tahu informasi sebanyak mungkin terkait topik yang akan disampaikan dalam setiap pertemuan,” ujarnya.

Muhardi menambahkan, selain menjadi penerjemah lisan, pada GPDRR ini dirinya juga mengemban tugas untuk menerjemahkan berbagai materi pertemuan dan materi perjanjian kerja sama.

“Saya senang terlibat dalam acara ini karena menambah pengalaman,” pungkas Muhardi.

[Tonton Podkabs Episode 4: Kisah Bahlil Lahadalia, Dari Sopir Angkot Jadi Menteri]

Pada GPDRR ini, sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pemerintah (JFP) Setkab tidak hanya menurunkan para penerjemah dari Sekretariat Kabinet. Bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku penyelenggara dan juga Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov), Setkab memberikan kesempatan kepada Ni Wayan Pering Muliawati, PFP dari Pemprov Bali dan Beryl Septiani Adji, PFP dari BNPB untuk menjadi penerjemah pada GPDRR ke-7 ini.

Sebagai informasi, para penerjemah Setkab tidak hanya terlibat dalam pertemuan GPDRR 2022, tetapi juga mulai dari persiapan pelaksanaan pertemuan pada Februari lalu. Penerjemah Setkab juga mendampingi Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, Mami Mizutori, saat melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto serta pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Bali pada April silam. (FID/NASTER/UN)