Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Mulai dari Perlinsos hingga Pendidikan, Inilah Prioritas Belanja APBN di Tahun 2023
Presiden Jokowi memimpin Ratas mengenai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/04/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat rentan masih menjadi prioritas anggaran pemerintah di tahun 2023.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/04/2022).
“Di bidang perlindungan sosial akan tetap dijaga range-nya antara Rp349-332 triliun. Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif,” ujarnya.
Menkeu menyampaikan, pemerintah juga akan terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan data penerima perlinsos.
“Data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial,” ujarnya.
Selanjutnya, belanja pemerintah juga diprioritaskan untuk bidang kesehatan. Menkeu memaparkan alokasi anggaran kesehatan mengalami peningkatan signifikan di masa pandemi ini, dari Rp113 triliun di tahun 2019, meningkat menjadi 172 triliun di tahun 2020 dengan Rp52 triliun dialokasikan untuk penanganan COVID-19, Rp312 triliun di tahun 2021 dengan Rp190 triliun untuk penanganan COVID-19, serta Rp255 triliun di tahun 2022 dengan Rp116,4 triliun adalah untuk penanganan COVID-19.
“Karena tahun depan diperkirakan COVID-19 tidak lagi menjadi faktor, maka belanja kesehatan yang untuk non COVID-19 akan menjadi lebih penting. Kalau tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan COVID-19 sebesar Rp139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara Rp193,7-155 triliun,” papar Menkeu.
