Kata Menteri Keuangan, Anggaran Pemda Kebanyakan Dipakai untuk Belanja PNS
Cakrawalatoday.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu untuk diperbaiki kualitasnya. Sebab, terlalu banyak anggaran daerah dalam APBD yang dihabiskan untuk belanja pegawai, yakni PNS/ASN.
“Pertama kita melihat belum optimalnya porsi belanja APBD, di mana belanja APBD cenderung tinggi untuk belanja aparatur dan rendah ke belanja yang sifatnya infrastruktur publik,” kata dia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/6/2021), dilansir detikcom .
Menkeu menjelaskan porsi belanja pegawai di dalam APBD provinsi rata-ratanya 27,6%. Hanya ada 14 provinsi porsinya lebih rendah dari rata-rata nasional. Lalu ada 20 provinsi yang belanja pegawainya lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Bahkan Provinsi Bangka Belitung 35,5 persen APBD-nya adalah hanya untuk belanja pegawai,” sebutnya.
Kemudian belanja daerah di tingkat kabupaten rata-rata 35,3% untuk belanja pegawai. Ada 189 kabupaten di bawah rata-rata nasional. Sedangkan 2.226 kabupaten, belanja untuk pegawai berada di atas rata-rata nasional. Bahkan Kabupaten Bangkalan, 50% lebih dari APBD-nya hanya habis untuk belanja pegawai.
“Untuk Pemerintahan Kota rata-rata juga malah makin tinggi, 35,7% belanja APBD-nya adalah untuk pegawai,” papar Sri Mulyani.
Ada 51 pemerintahan kota yang belanja pegawainya di bawah rata-rata tersebut. Kabupaten Blitar yang terendah, yakni 27,4. Namun ada 42 kota yang memiliki belanja pegawai di atas 35,7%.
“Bahkan Kota Pematangsiantar menggunakan 47,6% untuk belanja pegawai,” tambah Sri Mulyani.**
Editor: Abs
