Sri Mulyani Keluhkan Belanja Daerah yang Baru 20 Persen
CAKRAWALATODAY.COM — Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengeluhkan mengenai realisasi belanja di daerah yang masih rendah. Hal ini tentu menghambat dari upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pandemi Covid-19.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa tahun ini APBD harusnya membelanjakan Rp1.148 truliun, namun realisasinya sampai dengan Mei 2021, baru mencapai Rp231,32 triliun atau 20,1% dari APBD.
Dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama, belanja APBD yang seharusnya dibelanjakan Rp1.005 triliun sudah dibelanjakan Rp291 triliun atau sudah mencapai 24,9% atau hampir seperempat dana belanja daerah tersebut.
“APBD mengalami kendala besar, dan harusnya kontribusi dan pemulihan ekonomi nasional bisa berharap segera diakselerasi. Karena sangat menentukan bagi pemulihan ekonomi dan kelancaran penanganan Covid,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (21/6/2021), mengutip CNBC Indonesia..
Adapun realisasi pendapatan APBD sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp291,72 triliun atau sudah mencapai 27% dari APBD. Lebih rendah dari Mei 2020 yang terealisasi 32,5% dari APBD 2020.
Dari sisi SILPA, bulan Mei 2021 mengalami penurunan dari realisasi April 2021. Dimana SILPA APBD pada Mei 2021 sebesar Rp 175 triliun dan di April 2021 sebesar Rp 194 triliun.
Rata-rata serapan belanja agregat se-provinsi sampai dengan Mei 2021 sebesar 20,15%. Provinsi DKI Jakarta mempuanyai serapan tertinggi sebesar 24,59% sedangkan serapan terendah di NTT sebesar 12,56%.
“Nah untuk desentralisasi fiskal dan terus perlu fokus perbaikan. banyak daerah belanjakan, namun outcome tidak memberikan hasil positif. Masalah kompetensi dan kinerja dalam APBD-nya,” ujar Sri Mulyani.
Kemudian Transfer ke Daerah dan Dana Desar (TKDD) juga kata Sri Mulani didominasi untuk belanja-belanja birokrasi seperti belanja pegawai atau belanja barang. “Jumlah progam banyak dan program kecil, tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”
Realisasi belanja yang cenderung lambat tersebut, lanjut Sri Mulyani membuat dana APBD yang tertahan di perbankan dalam bulan yang cukup panjang.
Daerah perlu untuk meningkatkan kemampuan belanja modal, terutama untuk infrastruktur, bukan untuk gedung-gedung perkantoran dan perlu harmonisasi dan sinergi dari APBD dan APBN.
“Sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan baik jalur APBN dan APBD bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” demikian Sri Mulyani.**
Editor: ABS
