Pilkada Sumbar: Kecewa Ujaran Puan, Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK PDIP
Cakrawalatoday.com – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni, mengembalikan surat keputusan (SK) PDIP yang mengusung mereka. Duo itu kompak mengembalikan SK tersebut terkait dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Sumbar beberapa waktu lalu.
Mengutip CNNIndonesia.com, Ali Mukhni menyatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Mulyadi untuk mengembalikan SK PDIP atas permintaan masyarakat dan banyak tokoh Sumbar.
“Langkah ini kami ambil karena didorong oleh masyarakat Sumbar yang berada di ranah Minang maupun di rantau. Selain itu, banyak tokoh masyarakat Minang yang menelepon saya. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan,” kata Ali, Sabtu (5/9/2020).
Ali menambahkan bahwa pihaknya mendaftar ke KPU Sumbar pada Ahad (6/9) tanpa SK PDIP. Dengan demikian, pihaknya hanya mendaftar dengan bekal SK Demokrat dan PAN yang masing-masing punya sepuluh kursi di DPRD Sumbar.
Sebelumnya, Puan mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan reaksi negatif dari sebagian warga Sumbar, khususnya orang Minangkabau. Komentar Puan itu adalah “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Pancasila”.
Puan menyampaikan hal itu ketika menyerahkan SK PDIP sebagai partai yang ikut mengusung Mulyadi-Ali Mukhni.
Terpisah, Deputi Isu dan Narasi Badan Komunikasi Stategis DPP Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana mengkonfirmasi masalah pengembalian SK tersebut. Dia mengaku telah berhubungan dengan Mulyadi dan meminta sendiri Mulyadi mengembalikan dukungan kepada PDIP.
“Saya tadi baru telponan dengan cagub Sumbar @irhmulyadi dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dari PDIP,” kata akun twitter @panca66, Sabtu (5/9).
Kemudian ia mengatakan bahwa Mulyadi setuju untuk mengembalikan dukungan tersebut. Ia berharap pengembalian dukungan dapat menjaga pencalonan Mulyadi-Ali Mukhni.
“Prinsipnya dia setuju dengan saran saya. Mudah-mudahan ada mekanisme pengembalian dukungan seperti itu. Daripada memberi efek negatif. Toh dukungan Partai Demokrat dan PAN sudah cukup,” jelas dia.
Pernyataan Puan soal Sumbar mendukung Pancasila memang menimbulkan kontroversi. Ahli hukum tata negara sekaligus tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Refly Harun mengkritik pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Dia menilai Puan tidak seharusnya mempertentangkan Pancasila dengan masyarakat Sumbar yang dianggap religius. Refly berpendapat makin seseorang religius, maka semakin pancasilais.
Selain Refly, kritik juga datang dari politikus Partai Gerindra Fadli Zon.
“Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila,” kata Fadli lewat akun Twitter-nya, @fadlizon.
PDIP Sumbar Menyesalkan
Sementara itu DPD PDIP Sumatera Barat Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya menyesalkan keputusan Mulyadi-Ali Mukhni tersebut. “Saya sudah menonton video pernyataan Pak Ali Mukhni tentang pengembalian SK (surat keputusan) rekomendasi PDIP terhadap Mulyadi-Ali Mukhni. Saya menyesalkan hal itu karena beliau ketika ingin dicalonkan oleh PDIP berani bertatap muka. Sekarang beliau mengembalikan dukungan tersebut tanpa berbicara langsung kepada kami. Seharusnya datang tampak muka, pulang tampak punggung,” ujar Alex kepada CNNIndonesia.com.
Ia juga turut berkomentar terkait pernyataan Mulyadi di TV One, Sabtu (5/9), bahwa pasangan Mulyadi-Ali Mukhni belum menerima B1KWK atau formulir dukungan partai untuk pasangan calon, sehingga tidak betul bahwa pihaknya mengembalikan SK PDIP.
Alex mengatakan DPP PDIP sudah menyerahkan rekomendasi B1KWK kepada Mulyadi. Alex menunjukkan bahwa DPD PDIP Sumbar menyerahkan B1KWK kepada Mulyadi-Ali Mukhni, yang diterima dan ditandatangani oleh penghubung bernama Zulfahmi pada 4 September lalu.
“B1KWK kita serahkan ke orang yang ditunjuk sebagai liaison officer atau penghubung untuk mempermudah proses penyerahan B1KWK,” tuturnya.
Alex mengatakan, saat ini PDIP menunggu pernyataan pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni untuk menarik dukungan PDIP dengan berbicara langsung dengan PDIP.
“Pasangan calon kepala daerah mendaftar ke PDIP. Kami tidak mencari mereka. Seharusnya mereka pergi baik-baik,” ucapnya.
Sementara itu, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
“Melaporkan saudari Puan Maharani yang mana dia Ketua DPR RI pada kesempatan yang lampau telah menghina masyarakat Sumatera Barat,” kata Ketua PPMM David di Bareskrim Polri, Jumat (4/9).
Namun, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menolak laporan yang dibuat Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) atas Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.
Ketua PPMM David menuturkan polisi menolak laporan dengan dalih tidak memenuhi unsur pelaporan. “Secara kesimpulan laporan kita tidak memenuhi unsur. Laporan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur,” kata David di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (4/9).**
Editor: Abbas AR
