Anggota DPR RI Ungkap Persoalan di IPDN kepada Mendagri
CAKRAWALATODAY.COM – Komisi II DPR menyoroti sejumlah persoalan dalam pembinaan pendidikan para praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Hal itu diungkap dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (13/7/2020).
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, seperti dilansir CNNIndonesia.com, menyoroti fenomena oknum pengasuh di IPDN yang kerap meminta ‘setoran’ tertentu kepada para praja sebagai pelicin untuk mendapatkan sesuatu.
Junimart menyebut praktik itu ia ketahui berdasarkan pengalaman sanak saudaranya yang kuliah di IPDN.
“Bagaimana pengasuh itu menekan para praja, untuk mendapatkan sesuatu. Setoran-setoran pak. Saya punya saudara di sana empat, para pengasuh minta uang, memaksa,” kata Junimart kepada Tito dan Komisi II di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/7).
Junimart menyatakan bila praja tak menyerahkan setoran, para pengasuh itu tak akan mempermudah urusan praja tersebut. “Kalau tidak [kasih setoran] akan jadi gini, kalau tidak begini akan begitu. Gitu pak,” katanya.
Ia juga menyoroti budaya kekerasan, penyalahgunaan narkoba hingga aborsi di lingkungan IPDN yang disebutnya masih ditemukan. Menurutnya praktik tersebut harus ditindak tegas agar para praja yang dididik sebagai calon birokrat memiliki integritas yang baik.
Anggota Komisi II lain, Sodik Mujahid menyoroti kemampuan intelektual mahasiswa IPDN. Menurutnya mahasiswa IPDN hanya unggul fisik motorik, namun tidak intelegensinya.
“Di kalangan mahasiswa, itu ada sebuah pendapat pak. Kalau lomba cerdas cermat dan diskusi kami yang menang. Kalau lomba olahraga IPDN yang menang. Jadi mereka unggul di aspek motoriknya. Apakah benar begitu? Jika iya perlu ada perbaikan proses pendidikannya,” kata Sodik.
Tito akan Pidanakan
Tito menyatakan bakal memidanakan pihak-pihak yang melakukan tindak pelanggaran dalam lingkungan IPDN. “Yang aborsi, narkoba atau kekerasan, ada yang katanya setoran, kita akan zero tolerance. Kita akan tindak dan pidanakan. Karena itu efek jera,” ujarnya.
Adapun soal kemampuan intelektual praja, Tito berkata IPDN telah membekali para praja agar tak hanya memiliki kemampuan teknokratis. Para praja juga didik agar bisa berpikir secara akademis.
Meski demikian Tito menekankan bahwa unsur pendidikan di IPDN adalah menekankan militansi dan disiplin dari segala aspek kehidupan. Mulai dari disiplin kesehatan, kerapian, dan kebersihan.
Menurutnya, karakter itu memiliki pengaruh besar bagi lulusan IPDN ketika ditugaskan di daerah.
“Jadi arahnya birokrat ke depan punya militansi, disiplin, kerapian, fisik yang baik, enggak gendut-gendut. Dan mereka memiliki kemampuan umum dan kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan,” demikian Tito.**
