Pimpinan MPR Sarankan Tunda Pembukaan Sekolah, Ini Penjelasannya
CAKRAWALATODAY.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara resmi mengumumkan ada 800 anak Indonesia terpapar COVID-19 hingga akhir Mei 2020 ini. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah menyarankan pemerintah untuk menunda pemberlakuan kenormalan baru atau new normal pada lembaga pendidikan.
Ia meminta pemerintah menaruh perhatian besar pada keselamatan anak-anak peserta didik dari ancaman pandemi COVID-19 seraya belajar dari pengalaman pahit Korea Selatan yang meliburkan kembali 838 sekolahnya pada Jumat (29/5) setelah kasus virus Corona di Ibu Kota Seoul melonjak kembali.
“Selain pertimbangan keselamatan anak-anak, sektor pendidikan berbeda dengan sektor usaha yang aktif atau tidaknya langsung berdampak pada hajat hidup orang banyak. Jika belajar secara online masih bisa dilakukan, sebaiknya sektor pendidikan tidak terburu-buru mengikuti kondisi kenormalan baru atau new normal,” ujar Basarah, dalam keterangannya dikutip detikcom, Ahad (31/5/2020).
Sebagai anggota DPR RI yang ditugaskan di Komisi X yang menekuni bidang pendidikan, ia menyarankan pemerintah melakukan studi mendalam sebelum memutuskan untuk membuka kembali semua sekolah di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dosen pascasarjana Universitas Brawijaya Malang ini menyarankan semua pihak, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk belajar dari pengalaman pahit Korea Selatan yang memerintahkan siswa-siswi di negeri itu kembali belajar secara virtual dari rumah masing-masing agar lingkungan sekolah tidak menjadi klaster baru penularan virus korona bagi siswa-siswi sekolah.
Media massa memberitakan Wakil Menteri Pendidikan Korsel, Park Baeg-beom, memerintahkan siswa-siswi di negerinya kembali belajar secara virtual dari rumah masing-masing akibat kasus COVID-19 merebak kembali di Seoul. Selain sekolah, taman, galeri seni, dan teater di wilayah metropolitan Seoul juga ditutup selama dua pekan ke depan. Di Indonesia, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, meminta pemerintah berhati-hati untuk segera membuka lembaga pendidikan setelah didapati 800 anak di Indonesia terpapar COVID-19. KPAI menilai penularan virus yang mewabah itu terjadi melalui kontak dari orang tua ataupun keluarga terdekat.
“Merujuk pada pernyataan resmi KPAI bahwa ada lebih dari 800 anak di Indonesia terpapar COVID-19 dan 129 di antara mereka meninggal dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) dan 14 anak lainnya meninggal dengan status terkonfirmasi positif COVID-19, tampaknya semua pihak memang tak boleh main-main saat membuat keputusan untuk segera membuka kembali sekolah-sekolah di Indonesia,” jelas Basarah.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan keselamatan anak-anak peserta didik wajib menjadi perhatian utama. Selagi dengan pola Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ nasib generasi muda yang potensial itu bisa diselamatkan, Ahmad Basarah mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang punya otoritas dalam dunia pendidikan harus terburu-buru meninggalkan cara belajar virtual itu untuk seluruh jenjang pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi.
“Mari bersama-sama kita kaji secara mendalam dulu soal ini sebelum kita mengambil keputusan penting. Jangan sampai kita menyesali keputusan kita sendiri di masa depan,” ucapnya.
Basarah kemudian menyampaikan bahwa model pendidikan jarak jauh yang sudah dipersiapkan secara bertahap dan matang sebelumnya, termasuk mempersiapkan infrastruktur pendukungnya, hendaknya dijadikan prioritas di saat pandemi COVID-19 ini. Dia berpendapat pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk beli pulsa dan lain-lain masih perlu diteruskan sampai situasi benar aman dari wabah COVID-19. Semua pihak tidak perlu terburu-buru untuk melakukan aktivitas pembelajaran dengan tatap muka langsung.
“Pembelajaran jarak jauh masih tepat dilakukan saat ini sambil mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia berkurang atau aman. Perlu sabar menunggu hingga situasi benar-benar aman khususnya untuk sektor pendidikan. Sektor ini hendaknya menjadi yang terakhir diaktifkan kembali ke kondisi new normal. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari sektor pendidikan di Korea Selatan yang akhirnya harus memakai daring lagi setelah sebelumnya diberlakukan kondisi semacam new normal,” pungkasnya.**
