Polemik Bansos DKI vs Pusat, Begini Penjelasan Mahfud
CAKRAWALATODAY.COM – Data penerima bantuan sosial (bansos) untuk warga DKI Jakarta terdampak virus corona (Covid-19) menjadi polemik. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa perbedaan data bansos wajar terjadi di tengah pandemi seperti saat ini. Faktor mendesak membuat berbagai pihak memiliki data berbeda.
“Bahwa, karena situasinya begitu mendesak, begitu masif serangan Covid-19 ini memang mungkin, ada beberapa perbedaan ketika terjadi ekspresi kepada publik. Ada pernyataan macam-macam,” kata Mahfud saat rapat dengan Komisi I DPD melalui daring, Jumat (8/5/2020) dilansir CNNIndonesia.com.
Mahfud menjelaskan bahwa situasi yang terjadi hingga dianggap memanas antara beberapa menteri dengan Pemprov DKI Jakarta dimulai dari perbedaan data yang dimiliki.
Saat itu, dalam salah satu rapat koordinasi, muncul kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI berkaitan dengan penyaluran Bansos. Beberapa kewajiban DKI dibebankan ke Pusat, tetapi Pemprov harus memberikan data penerima.
“Yang kemudian dibebankan ke pusat memang datanya by name by addres akan diberikan oleh pemda DKI. Tapi sampai saat (waktu) ditentukan tidak ada, gitulah ribut, ada yang tidak dapat, DKI protes,” jelas Mahfud.
Hingga kemudian, Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta membagikan bansos. Mereka yang diberikan pusat, tidak lagi diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Saat penyaluran, terjadi kekacauan. Penerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta juga jadi penerima bansos dari pemerintah pusat.
Pemerintah pusat lantas menagih data terbaru ke Pemprov DKI Jakarta. Mahfud mengatakan Pemprov DKI Jakarta tak pernah memberikan hingga penyaluran bansos dilakukan.
“Ternyata datanya enggak pernah diserahkan, jadi pusat itu menunggu. Karena saya ada di rapat itu kan dibilang, ‘kan itu teknis antar staf dan kepala dinas’, ya tidak bisa begitu, datanya dijanjkan tanggal segini, jam segini tapi sampai sekarang belum masuk,” ucap Mahfud.
Meski demikian, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan tak ada perselisihan antara sejumlah menteri dengan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, isu yang berkembang sebenarnya cuma sebatas perbedaan data penerima bansos di DKI Jakarta.
“Berita-berita bahwa ada konflik atau pertengkaran antara seorang menteri dan gubernur sebenarnya masalahnya hanya itu, enggak ada pertengkaran, karena memang masalah data yang terlambat saja. Itu saja masalahnya, tidak ada konflik apa-apa,” kata dia.
Sebelumnya, Mensos Juliari Batubara mengatakan ada masalah dalam penyaluran bantuan sosial yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Berkenaan dengan data penerima.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga mengatakan hal serupa. Bahkan dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan agar lekas memperbaiki data penerima agar tidak terjadi kekacauan.**
