Pelantikan Anggota DPRD Kepulauan Meranti Diwarnai Unjuk Rasa
CAKRAWALATODAY.COM – Pelantikan anggota DPRD Kepulauan Meranti, Riau diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa dan organisasi kemasyrakatan setempat, Senin (16/9/2019) di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti.
Massa berjumlah sekitar 30 orang yang tergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa Meranti Menggugat (AM3) melakukan unjuk rasa di depan Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, meminta anggota DPRD yang terpilih untuk menjaga komitmen dan sumpah yang telah diikrarkan.
Aksi unjuk rasa berlangsung ricuh dan sempat terjadi aksi dorong antara kerumunan massa dengan aparat kepolisian. Aksi saling dorong itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB setelah para pengunjukrasa memberikan waktu dalam 3 menit untuk menemui para anggota DPRD Kepulauan Meranti terpilih.
“Kami sudah menunggu dari tadi hingga prosesi pelantikan selesai dan kita sudah memberikan waktu, sepertinya tidak komitmen,” ungkap Boby Iskandar, perwakilan dari pengunjukrasa tersebut.
Dengan waktu yang diberikan tidak diindahkan maka pengunjukrasa pun terus maju untuk masuk ke halaman gedung Balai Sidang DPRD, namun aparat keamanan juga sudah bergandengan tangan menghadang para massa aksi tersebut.
Aksi saling dorong pun tidak berlangsung lama setelah ketua DPRD Fauzi Hasan bersama rombongan bupati Kepulauan Meranti mendatangi para pengunjukrasa.
Adapun masa yang tergabung berasal dari berbagai elemen yaitu DEMA STAI, HIMPA Rangsang Barat, HIPMA Tebing Tinggi Timur, HIPMA Rangsang Pesisir, HIPMA Rangsang Barat, PMII, LSM Fotaran, LMR, IPNU Meranti, SAPMA PP, dan SRIKANDI PP.
Ada beberapa hal yang menjadi tuntutan mereka kepada pemerintah dan DPRD Kepulauan Meranti, di antaranya soal kenaikan BPJS Kesehatan yang dianggap memberatkan masyarakat, menuntaskan kabut asap di Kepulauan Meranti dan meminta pengadaan ISPU, menuntut anggota DPRD tidak melakukan reses fiktif, meminta untuk memperhatikan guru honorer Kemenag, pemberian Beasiswa, meminta pejabat dan anggota DPRD tidak sering keluar kota, dan terakhir meminta Pulau Rangsang diperhatikan.
Koordinator umum AM3, Zuriyadi Fahmi mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mengingatkan kepada anggota DPRD yang akan dilantik agar menjelankan tugasnya dengan baik.
“Kita ingin agar apa yang dijanjikan mereka saat kampanye dapat direalisasikan,” ujar Zuriyadi.
Walaupun melakukan unjuk rasa, masa aksi tetap terlihat kondusif dalam melaksanakan aksinya. Selain itu proses pelantikan anggota DPRD Kepulauan Meranti tetap berjalan dengan khidmat.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan yang menanggapi tuntutan massa aksi mengatakan jika pihaknya sepakat untuk menolak kenaikan BPJS.
“Kita sepakat untuk menolak kenaikan BPJS ini, jika naik kita tidak bisa melaksanakan program yang lain, karena seperti yang kita ketahui anggaran kita sangat minim,” kata Fauzi Hasan.
Selain itu Fauzi juga menanggapi tuntutan lainnya seperti honor guru Kemenag dan reses fiktif serta abrasi yang mengganas di Pulau Rangsang.
“Jika kalian mengetahui adanya reses fiktif silahkan cepat berkoordinasi dengan kami, kami mohon dengan sangat, reses ini memang tugas, jadi kami yakin kan reses ini tidak ada fiktif. Masalah guru Kemenag sudah kita anggarkan, dan 2020 tetap kita anggarkan. Sementara Abrasi yang mengganas di Pulau Rangsang. Mari kita berjuang bersama, karena ini domainya provinsi dan pusat, bukan domainnya kabupaten. Kabupaten tidak punya anggaran untuk ini, karena anggarannya sangat besar, untuk itu bersama sama mari pula kita gugat propinsi,” kata Fauzi Hasan.
Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan menyambutnya dengan santai.
“Terimakasih atas perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi pada pelantikan dewan hari ini. Terhadap gugatan hari ini, dapat saya sampaikan secara Kongkrit, untuk BPJS, Kepulauan Meranti sudah mengcover 97 persen penduduk Meranti dan kita kabupaten tertinggi di Indonesia yang telah menanggung masyarakat nya,” ujar Irwan.
“Saya sepakat, jika adik-adik menolak kenaikan iuran BPJS. Kenapa harus kita tolak? Karena jika ini naik saya pastikan ABPD kita yang menanggung 97 persen tadi akan turun, karena kemampuan keuangan kita yang terbatas. Terhadap alat ISPU, ini yang sedang saya perjuangkan, saya juga berdebat dengan provinsi dan menteri bahwa di Meranti tidak ada titik, dan asap yang ada merupakan kiriman dari daerah luar,” kata Irwan.
Sementera itu, tuntutan lainnya adalah terkait pendidikan, dimana Irwan mengatakan sudah banyak yang diperbuat Pemkab Kepulauan Meranti.
“Untuk pendidikan, saya pikir dari dulu kita ini yang paling banyak memberikan beasiswa, kita sudah banyak menyekolahkan mereka ke IPB, UGM, UNRI, ITB, STIP Batam dan beasiswa umum lainnya, begitu juga terhadap bantuan guru agama, kita mulai anggarkan kembali walaupun anggaran kita terbatas. Jadi saya pahamkan kepada semua agar kita patuh terhadap undang- undang, jangan sampai kalian mendesak untuk memberikan bantuan kepada guru agama, tetapi melanggar aturan, kita juga yang akan berhadapan dengan hukum,” ungkap Irwan.
Irwan juga mengemukakan bahwa program terhadap pulau Rangsang yang akan dikembangkan menjadi sebuah kawasan industri.
“Saya itu besok pagi diundang ke Jakarta oleh Dirjen Otda, ada sebuah program untuk reklamasi Pulau Rangsang. Pulau Rangsang sedang didesain untuk menjadi kawasan industri menjadi Bunker minyak di Selat Melaka. Saya mohon doa agar program ini berjalan lancar, jika ini berjalan, saya pastikan banyak lapangan pekerjaan. Reklamasi besar ini saya pastikan pasti ada dampak seperti masalah sosial dan masalah lainnya. Saya akan mengundang perwakilan masyakat untuk bicara kita ingin untuk memajukan meranti dan sejahterakan Meranti ,” demikian Bupati Irwan.**
Sumber: CAKAPLAH
