𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐆𝐞𝐬𝐚 𝐑𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐑𝐓𝐋𝐇 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦
𝐃𝐢𝐬𝐤𝐨𝐦𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggesa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun anggaran 2024.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, untuk tahun ini, total ada lima rumah yang akan direhab melalui program rehabilitasi RTLH tersebut.
“Lima rumah tersebut ada di Kampung Tua Tiangwangkang dan Lance. Program RTLH ini digesa melalui Disperakimtan (Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Pertamanan) Kota Batam,” kata Rudi, Kamis (25/1/2024).
Rudi mengungkapkan, rehab rumah tersebut bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Batam 2024.
“Pemko Batam juga sedang berupaya menambah jumlah rumah yang direhab melalui program dari kementerian PUPR, masih diperjuangkan di pusat,” katanya.
Ia mengungkapkan, pada 2023 lalu, Batam mendapat jatah 796 rehabilitasi RTLH melalui anggaran pusat. Ia berharap, untuk 2024 ini program sama juga akan ada untuk Batam.
“Harapannya lebih banyak sehingga rehabilitasi RTLH bisa terus digesa,” katanya.
Adapun, rehabilitasi RTLH ini berdasarkan prioritas sesuai kondisi rumah yang sudah diusulkan melalui masing-masing lurah.
“Dari usulan ini, diverifikasi konsultan sesuai syarat yang berlaku,” ujarnya.
Untuk diketahui, beberapa kriteria penerima bantuan RTLH di antaranya berpenghasilan di bawah UMR provinsi atau warga miskin sesuai data dari Kemensos.
Kemudian, belum memiliki dan menghuni RTLH, belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial.
Program RTLH merupakan program perumahan yang yang berkelanjutan yang tujuannya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Batam.
“Setiap rumah diberikan bantuan sebesar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan,” katanya.
Adapun kriteria objek bantuan adalah, RTLH yang berada di tanah. Tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat satu huruf A adalah, bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV, bahan dinding berupa bilik bambu, rotan, papan atau kayu kelas IV. Bahan atap berupa seng yang sudah rapuh berkarat, rusak berat atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 meter persegi.
“Dengan program ini, masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak,” tutup Kepala Diskominfo Batam.
