Jasa Raharja Kepri Lakukan Rapat Optimalisasi Pelayanan Samsat
Batam – Jasa Raharja Provinsi Kepulauan Riau lakukan koordinasi dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Kepri dalam rangka optimalisasi pelayanan Samsat tahun 2023. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Polda Kepri pada rabu pagi (14/06/2023).
Pertemuan tersebut membahas terkait langkah-langkah strategis yang dijalankan di tahun 2023 untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalisir tunggakan. Untuk saat ini tingkat kepatuhan masyarakat di Provinsi Kepri baru mencapai sekitar 53.87%.
Tri Yulianto selaku Dirlantas Polda Kepri menyampaikan bahwa “Kami akan menertibkan administrasi status kepemilikan kendaraan bermotor masyarakat di Provinsi Kepri agar lebih patuh, selain itu hal ini berfungsi untuk mempermudah identifikasi pertama apabila mengalami kecelakaan di jalan dengan memaksimalkan fungsi dari ETLE,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Mulyadi selaku Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau menambahkan bahwa “Kita harus mempermudah pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu harus dipetakan wilayah mana saja yang mengalami presentase tunggakan tertinggi, nantinya kita lakukan sms blast dan wa blast serta sosialisasi di wilayah yang tinggi tunggakannya agar pendapatan bisa maksimal dan tunggakan bisa berkurang,” ujar Mulyadi.
Dicky Wijaya selaku Kepala BP2RD Provinsi Kepri menyampaikan bahwa “Kami telah mempunyai program untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak diantaranya yaitu E-Samsat Kepri untuk pembayaran online bisa melalui Bank, TokoPedia, Indomaret dan Alfamart dan juga ada program Jempol Sapri (Jemput Bola Samsat Kepri).
“Kami akan selalu mempermudah pelayanan Samsat, kami berikan program pembebasan biaya balik nama kedua (BBN II) agar masyarakat Kepri lebih aware terhadap pajak kendaraannya,” ujarnya.
Dengan adanya rapat koordinasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan pelayanan masyarakat terutamanya di Samsat untuk meningkatkan pendapatan dan meminimalisir tunggakan serta bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat perihal pentingnya membayar pajak. (*)
