Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, di Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 21 Desember 2022

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian beserta para menteri yang hadir;
Yang saya hormati Yang Mulia para duta besar negara-negara sahabat;
Yang saya hormati para gubernur dari seluruh provinsi yang hadir pada siang hari ini.

Kita tahu bahwa dampak lingkungan, dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim itu sekarang betul-betul sangat kelihatan dan nampak nyata. Kerusakan lingkungan yang telah banyak mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Dan perubahan iklim dunia telah mengakibatkan musim yang tidak menentu, perubahan suhu yang sudah kita rasakan, dan juga kenaikan air laut.

Oleh karena itu, adanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini harus betul-betul kita arahkan pada kegiatan-kegiatan riil, kegiatan-kegiatan yang nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Karena terlalu banyak aktivitas yang harus kita kerjakan; urusan sampah, urusan konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hujan tropis, rehabilitasi lahan gambut. Belum masuk lagi ke urusan sumber daya alam laut, sampah plastik yang masuk ke laut, masalah perlindungan terhadap coral reef, karang-karang kita.

Oleh sebab itu, dana yang ada sekarang ini akan membesar. Saya minta untuk konsentrasi saja di dua hal terlebih dahulu, baru masuk nanti ke…, ini selesai masuk ke tahapan yang kedua, dua hal yang lain yang menjadi problem besar kita. Jangan sampai semuanya nanti anggaran ini diecer-ecer ke mana-mana, akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia. Saya yakin kalau barangnya kelihatan dan kita merehabilitasinya, memperbaikinya juga kelihatan, akan banyak dana-dana yang masuk ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini.

Untuk awal menurut saya, urusan sampah menjadi prioritas. Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang, urusan sampah belum pernah yang namanya beres. Mau membuat apa, insinerator saja, urusan yang namanya tipping fee sampai sekarang itu di Solo belum. Sudah saya mulai awal dulu, berarti 20 tahun yang lalu sudah kita mulai, sampai sekarang saja belum beres. Saya enggak tahu apakah sudah ada yang jadi.

Jadi gubernur di DKI, Sunter itu, kita mulai. Sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan. Belum. Saya enggak tahu sekarang apakah sudah. 2023, hati-hati bisa mundur lagi itu. Kalau, “Sudah, Pak,” itu ya saya senang. Kalau masih 2023, saya masih sanksi. Bukan karena Pak Heru ya, sejak dulu kayak gitu itu memang.

Sehingga kalau ini anggaran di Badan ini ada, tolong di-push untuk urusan sampah ini diselesaikan. Sehingga sampah tidak lari ke laut, sampah tidak lari ke sungai, sampah tidak menjadi kotoran sebuah kota. Mau pakai sistem apapun, silakan, tapi selesai, gitu lho. Kadang-kadang kan dipertarungkan insinerator ini, pilihannya, kemudian akhirnya tipping fee-nya sekian, enggak ada yang jalan. Ya, Pak. Saya minta Gubernur sudah ada yang beres belum urusan sampah? Ada yang tunjuk jari? Belum? Sudah, ada yang tunjuk jari? Besok langsung saya cek ke lapangan. Belum ada. Karena saya tahu, belum ada, belum. Ini harus segera diselesaikan. Barangnya nyata, dananya ada, tapi belum beres-beres urusan satu ini.

Yang kedua, yang berkaitan nanti dengan lingkungan hidup; kehutanan. Ini juga konsentrasi saja, tidak usah ke mana-mana dulu lah. Karena mangrove ini betul-betul bisa mereduksi 8 sampai 12 kali lipat dibandingkan hutan biasa, sehingga dampaknya langsung kelihatan. Ya sudah kita konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki. Konsentrasi di situ. Kalau yang namanya konsentrasi di mangrove, ya saya minta konkret-konkret saja. Siapkan nursery-nya dulu, siapkan persemaiannya dulu. Bibitnya bisa dihitung. Jangan nanti kayak dulu-dulu kalau penanaman pohon, “Penanaman Satu Miliar Pohon”, saya hadir sering sekali itu. Saya jamin yang ditanam itu enggak ada seribu. Saya jamin lagi yang hidup itu enggak ada yang namanya seratus, enggak ada. Tapi kalau dimulai dari nursery-nya, seperti Bu Menteri KLH ini, ada nursery-nya, di Rumpin di Bogor. Berapa produksi bibitnya di situ? Dua belas juta? Bisa dihitung, dan saya hitung 12 juta, bener.

Nursery center di Bali untuk urusan mangrove, berapa? Enam juta. Dihitung betul-betul hamparan bibitnya itu ada, 6 juta ada, ya itu berarti bener 6 juta. Nah sekarang kalau bibitnya sudah ada, ditanam di mana tahapan kedua? Di kabupaten A, B, C, D, sudah bagi saja. Nih bagi, bagi, bagi. Dikontrol betul bahwa 6 juta itu ya, kalau hidup. Kalau mati 5 persen, 10 persen ya itu ditanam kembali yang 5-10 persen itu. Tapi jangan sampai tadi, judulnya kalau di backdrop-nya satu miliar yang ditanam enggak ada seribu, yang hidup enggak ada seratus. Saya pernah ngitung, karena saya, saya pernah ngitung, “Ini berapa sih yang bener-bener ditanam?” Saya pernah menghitungkan. Awal saya pernah komplain ke Bu Menteri Kehutanan. Ya itu, jumlahnya kira-kira seperti itu.

Inilah saya kira cara kerja yang harus kita lakukan agar betul-betul konkret dampak dari dibangunnya Badan Pengelola Dana Lingkungan hidup itu betul-betul bermanfaat. Kalau ndak ya sudah diecer-ecer. Beri saja enggak apa-apa provinsi mana, beri. Provinsi Sumut, nursery-nya yang buat misalnya provinsi, “Pak, nursery-nya saya, ini bisa 10 juta,” “Ya, oke. Berarti biaya untuk penanaman, pemeliharaan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ini.” Sudah, berikan. Provinsi katakanlah Rp10 miliar, oh ya dari sini Rp50 miliar, beri. Tapi konkret dulu, jangan diberi dulu belum ngerjain apa-apa provinsi. Artinya, ada ya komitmen juga dari pemerintah daerah. Untuk sampah, siapin dulu lahan yang mau dipakai untuk insinerator misalnya. Lahannya sudah dibebaskan sudah, pemerintah pusat masuk. Ini saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan. Konkret, nyata, bisa dikalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung. Kalau ndak, lupakan.

Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan di siang hari ini.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

The post Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, di Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 21 Desember 2022 appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.