Pemerintah Diminta Perhatikan Pesantren saat New Normal
CAKRAWALATODAY.COM – Wakil Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan mendorong Pemerintah Pusat hingga daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk dunia pendidikan di pondok pesantren seiring rencana pemerintah menerapkan tatanan hidup baru atau new normal selama masa pandemi virus corona.
Pasalnya, saat ini pemerintah belum maksimal dalam membantu dunia pendidikan pesantren melalui program-programnya.
“Pemerintah harus mulai memikirkan dan memperhatikan untuk alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBN dan APBD untuk pondok pesantren. Kita harus membahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif mulai dari pusat hingga daerah,” kata Nasim Khan, melalui keterangannya, Rabu (27/5/2020) mengutip CNN Indonesia.
Padahal, saat ini kondisi sarana dan prasarana pondok pesantren, sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal.
Menurut Nasim, alokasi anggaran itu diperlukan untuk membantu pesantren dalam pengadaan pusat kesehatan beserta tenaga dan alat medis, serta sarana MCK standar yang memenuhi protokol Covid-19.
Kemudian, wastafel portabel, penyemprotan disinfektan, rapid test, hand sanitizer dan masker serta penambahan ruangan karantina atau isolasi mandiri sesuai standar Covid-19 di masa kenormalan baru.
“Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari (mengikuti isolasi mandiri),” tambah Nasim Khan.
“Kemenag dan Kemendikbud juga harus membantu dunia pendidikan pesantren dengan digitalisasi,” katanya.
Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pondok Pesantren Yusuf Chudlori juga meminta hal serupa agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dari APBN dan APBD untuk pesantren selama menjalani new normal.
“Alokasi anggaran khusus harus ada di APBN maupun APBD untuk pesantren selama new normal. Dan ini telah diperintahkan kepada Fraksi PKB di seluruh Indonesia,” kata Yusuf dalam keterangan resminya.
Yusuf menilai belum ada program nyata dari pemerintah terkait perkembangan pendidikan di Pondok Pesantren selama masa pandemi virus corona.
Menurutnya, pemerintah perlu memfasilitasi rapid test dan swab test massal untuk seluruh kiai dan santri pesantren bila kegiatan belajar dan mengajar di pesantren dibuka kembali dengan standar kesehatan dalam new normal.
Tak hanya itu, ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari juga harus dibantu pemerintah.
“Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang sesuai standar new normal, juga harus disiapkan oleh Kemendikbud dan Kemenag, termasuk di dalamnya digitalisasi proses belajar mengajar di pesantren,” kata dia.
Di sisi lain, Yusuf menjelaskan pesantren mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada bulan Syawal ini. Kegiatan itu berawal dari desakan para wali santri dan masyarakat agar pesantren membuka kembali kegiatan pendidikannya.
“Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat hingga daerah agar pesantren tidak mengalami kegamangan,” ujarnya.
“Jika dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan kongkrit dari pemerintah, pesantren dengan potensi sedemikian luar biasanya bagi perkembangan bangsa, bisa menjadi problem besar bagi bangsa ini,” kata dia.
Skema Lain
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Ahmad Baidowi meminta pemerintah mencari skema atau alternatif lain bagi pendidikan di pondok pesantren terkait rencana kebijakan new normal atau tatanan hidup baru selama masa pandemi virus corona (Covid-19).
Baidowi melihat pesantren masih kekurangan sumber daya, infrastruktur hingga tenaga medis untuk bisa menjalani kebijakan new normal yang tengah dicanangkan pemerintah.
“Infrastruktur maupun tenaga medis di pesantren masih sangat kurang,” kata Baidowi dalam keterangan resminya, Rabu (27/5).
Baidowi mencontohkan alternatif kebijakan selain new normal, yakni pemerintah bisa memfasilitasi materi pendidikan diniyah secara virtual bagi para santri yang disiarkan oleh LPP TVRI maupun LPP RRI.
Selain itu pemerintah juga bisa bekerjasama dengan vendor telekomunikasi serta menggandeng Bank BUMN Syariah untuk membantu pembelajaran para santri di pesantren.
“Termasuk juga santri yang mengikuti pendidikan sekolah dan madrasah menyesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud dan Kemenag,” kata dia.
Baidowi berpandangan pesantren akan sangat terimbas bila kebijakan new normal benar-benar diterapkan. Sebab, pada pertengahan bulan Syawal nanti ada 28.194 pesantren dengan jumlah santri 4.290.626 orang akan memulai kembali aktivitas pendidikan.
“Jika mengikuti kebijakan new normal, maka pemerintah juga harus menjamin standar new normal juga berjalan di pesantren,” kata Baidowi.
Diketahui, pemerintah berencana untuk membuat kebijakan new normal atau memulai kehidupan normal baru di tengah pandemi corona. Kehidupan itu antara lain dengan menerapkan standar kesehatan dunia seperti memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan saat beraktivitas.**
