Kades di Sukabumi Terbelah Dua Kubu Terkait Paket Bantuan Gubernur Jabar
CAKRAWALATODAY.COM – Pernyataan sejumlah Kepala Desa (Kades) yang mengatasnamakan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi menolak paket bantuan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, menuai polemik. Kini beredar video sejumlah kades yang memiliki sikap berbeda. Mereka menyatakan tetap menerima dan mengawal paket Bansos gubernur.
Mengutip detikcom, video berdurasi 21 detik itu disuarakan oleh beberapa kades di Kecamatan Cisaat.
“Kami kepala desa sekecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan ini menyatakan menerima bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi dan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mendukungnya,” kutip detikcom dari video tersebut, Rabu (29/4/2020).
Salah satu kades dalam video diketahui adalah Kades Padaasih, Kecamatan Cisaat, Aung ‘Jaro’ R Madjanan. Ia membenarkan sengaja membuat video itu karena lebih dulu beredar informasi penolakan kades mengatasnamakan Apdesi.
Aung yang juga anggota Apdesi tersebut menilai para kades yang menolak paket Bansos dari Gubernur Jawa Barat telah mengkhianati rakyatnya. Aung yang juga hadir dalam audensi yang digelar kemarin mengaku kecewa setelah tiba-tiba muncul video penolakan tersebut.
“Saya juga hadir di pertemuan tersebut, Apdesi sambil menepuk dada mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Sukabumi menolak bantuan. Sayangnya saat itu posisi saya pulang ada rapat di kecamatan lalu tiba-tiba muncul mengatasnamakan Apdesi, menolak pemberian gusti Allah sebenarnya yang menitipkan (Bansos) ke gubernur. Orang seperti itu tebar pesona ingin viral tapi tidak didasari dengan iman takwa ke Allah di bulan suci ramadhan,” ujar Aung saat dihubungi detikcom, Rabu (29/4/2020)
Aung menilai pimpinan di tingkat pusat seperti Presiden, gubernur dan bupati memiliki niatan bagus dengan meluncurkan beragam bantuan sosial. Ketika ada kesalahan sistem, ia berharap semua pihak bisa introspeksi.
“Kita terima dulu aja sambil menunggu data yang valid, koreksi dulu. Saya tetap akan mengawal kebijakan itu, karena kalau saya tolak saya dzalim khianat ke warga. Siapapun yang akan memberikan bantuan baik agnia (orang kaya) maupun pemerintah, kita akan terima,” tegasnya.
Aung mengaku dari 1.400 KK yang ia ajukan hanya 88 KK yang tercatat menerima paket bansos.
“Kalau bicara status saya kepala desa, rakyat saya KK 2.150 pengajuan 1.400 yang muncul DTKS 88. Kalau bicara teraniaya ya tentu teraniaya. Tapi kalau dipikir kita harus mementingkan kepentingan umum, kan ada bantuan lain melengkapi. Baiknya kita koreksi dulu,” pungkasnya.
Senada dengan Aung, Khaer Suhermansyah, Kades Cijengkol, Kecamatan Caringin menilai sikap penolakan tersebut dianggap terlalu dini karena disuarakan oleh Apdesi yang belum resmi dilantik.
“Penyikapan terlalu dini, kita tidak punya kewenangan menolak atau menerima, karena bansos itu hak warga miskin yang terkena dampak COVID-19, tugas kades sesuai kewenangan hanya mengawal kebijakan. Hari ini Apdesi jangan mengaku pengurus Apdesi karena dilantik saja belum,” kata Khaer.
Khaer menyebut selaku kades hanya mengawal kebijakan pemerintah menyalurkan bansos tersebut. “Dengan catatan kami diberi kewenangan untuk memverifikasi data yang dianggap tidak valid atau tidak tepat sasaran. Kita terima bansos, kan hak masyarakat,” jelas Khaer.
Meskipun begitu, Khaer tidak menampik adanya kesalahan dalam data penerima. Namun terkait itu, kewenangan mengkoreksi dan memverifikasi ada di kades karena data awalpun bersumber dari kades.
“Cijengkol itu ada penerima 66 KK penerima, setelah kami verifikasi ada 11 KK yang meninggal 3 sampai 6 tahun lalu, itu berarti tidak valid karena data lama. Bisa dikatakan amburadul lah ya, kalau amburadul jangan salahin siapa-siapa. DTKS mungkin betul data bersumber dari propinsi atas dasar dinsos kabupaten. Tapi dinsos data awal dari desa, kenapa kita kades tidak updating data,” bebernya.
Sebelumnya sejumlah kades yang mengatasnamakan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi menolak mendistribusi paket bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jabar berkaitan penanganan dampak Corona atau COVID-19. Seharusnya paket bantuan disalurkan kemarin, Selasa (28/4/2020).
“Seluruh kades se-Kabupaten Sukabumi sepakat menunda terlebih dahulu bantuan provinsi Jawa Barat itu sampai batas waktu tidak ditentukan. Kami tidak menginginkan ada gejolak di masyarakat ketika data itu tidak sesuai dan tepat sasaran,” kata Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi Deden Deni Wahyu.**
