Pemprov Riau Kaji Beban Bunga Pinjaman PT SMI Terhadap Belanja Daerah
CAKRAWALATODAY.COM, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan kajian mendalam atas bunga dan pembayaran rencana pinjaman ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Riau.
Kajian bunga dan pembayaran pinjaman itu, yakni masih dilihat sejauh mana dampak risiko atas belanja daerah. Kemudian, bagaimana skema pembayaran yang juga diambil belanja daerah termasuk dampak potensi lainnya yang diakibatkan dari pinjaman itu, jika terwujud.
“Di antara yang sedang dikaji itu soal besaran bunga. Nanti kita hitung, kira-kira besar tidak, dalam kontek tahunan. Kemudian berisiko tidak terhadap belanja kita,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Selasa (6/8/19).
Untuk besaran rencana pinjaman, Hijazi belum merincikan meski sebelumnya sempat menghitung berdasarkan kebutuhan pembangunan infrastruktur sementara sebesar Rp4,4 triliun. Hari ini besaran kebutuhan untuk memenuhi pembangunan infrastruktur secara merata di Riau baik jalan dan jembatan ternyata jauh lebih besar lagi, yakni mencapai Rp12 triliun.
Jika rencana itu terwujud, tujuan utamanya tidak lain agar infrastruktur jalan di Riau bisa saling terkoneksi, berpadu dengan adanya jalan tol Pekanbaru-Dumai yang saat ini terus digesa pembangunannya.
“Untuk kebutuhan yang sudah dihitung untuk pembangunan infrastuktur sebesar Rp12 triliun. Kalau kita ingin membangun secara merata, agar bisa saling terkoneksi,” ungkapnya.
Dipaparkan, untuk kebutuhan pembangunan jalan yang menjadi urusan provinsi saat ini, yakni sepanjang tiga ribu kilometer lebih. Di mana, 30 persen di antaranya baru ada trase, belum badan jalannya. Belum lagi berbicara kebutuhan perbaikan yang sifat kerusakan ringan, sedang hingga berat yang semuanya tetap masuk skala prioritas.
Sebagian besar di antaranya berada di daerah pesisir, seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Rokan Hilir. Sementara, jika hanya menghandalkan dana pembangunan dari belanja rutin daerah sangat terbatas.
“Utang itu bukan tujuan, dan sifatnya baru inisiasi. Masalah utamanya, bagaimana kita bisa membangun. Sampai saat ini terus digodok, dimatangkan. Bayangkan, kita punya panjang jalan, yang menjadi urusan provinsi. Ada tiga ribu kilometer lebih. Ratusan kilometer atau 30 persen di antaranya baru ada trase, badan jalan belum ada. Nah, pak Gubernur melihat, bagaimana meresponnya,” papar mantan Kadisperindag Kota Batam ini.**
Sumber: mediacenter.riau.go.id
